DPRD Minta Dinas Terkait Tegas Masalah Tambang Liar di Luwu

LUWU, TN- Iksan Sunusi,SH wakil II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu, saat dikonfirmasi diruang kerjanya, jum’at (19/10).Terkait keluhan masyarakat serta pengusaha tambang galian ‘C’ dengan adanya kerusakan lingkungan serta administrasi izin tambang yang bermasaalah hukum.

Iksan membenarkan adanya keluhan masyarakat terkait persoalan tambang galian ‘C’ di DPRD, terutama persoalan lahan, “kebanyakan yang dikelola tambang bukan dia yang punya lahan, yang punya adalah masyarakat disekililing sepanjang bibir sungai”.

Dinas PSDA yang sekarang tergabung di dinas PUPR itu tidak serta merta memberikan luas area tambang harus ada kriteria yang dipedomani, kata Iksan. Begitu juga dinas lingkungan hidup (DLH), harus tegas dalam memberikan rekomendasi pada pengusaha tambang sesuai peryaratan dan aturan yang berlaku.

“Contohnya di Bajo tidak sembarang orang ambil matrial disitu, sebenarnya dinas terkait seharusnya memantau langsung kelapangan memberikan batas-batas tambang, apakah layak atau tidak untuk ditambang, bagi pengusaha tambang yang sudah memiliki rekomendasi atau izin resmi dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah propinsi”.

Selama ini laporan dan keluhan masuk ke DPRD kalau sudah bermasaalah dilokasih tambang dengan masyarakat, sambung Iksan. Kami lagi dibebankan untuk memfasilitasi dilokasi untuk menyelesaikan dengan masyarakat.

Termasuk di desa salu bua itu, ada indikasi pemerintah desa memberikan garansi bisa dilakukan penambangan tapi disatu sisi lokasi yang dikelola adalah milik masyarakat bukan pengelola atau pengusaha tambang, inikan akan jadi persoalan nantinya.

Kami hanya bisa memberikan masukan kepada dinas terkait bahwa memberikan rekomendasi dan izin kepada pengusaha tambang yang sudah resmi dan lengkap administrasinya itu, harus memperhatikan dampak dari lingkungan sekitar tambang.

Dinas juga harus tegas terhadap tambang-tambang liar yang marak di kabupaten luwu untuk membina dan memberikan arahan supaya melengkapi administrasi izin serta rekomendasi dari pemerintah secara resmi kepada mereka, kalau mereka tetap saja liar yah laporkan saja ke pihak berwajib untuk itu.

Hari ini pak Ketua dewan, Andi Muharir, Wakil I., Pak Arifin, Andi Firdaus, Rusli Sunali, sebagai komisi III. DPRD Luwu bersama Kadis Bina Marga yang sekarang PUPR sementara berada di dinas pertambangan propinsi untuk membahas terkait dengan Perizinan Pertambangan, mudah-mudahan ada hasil yang baik nantinya. Ungkap Iksan

Harapan saya supaya disamping ada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tertip administrasi, pemerintah dalam hal ini yang terlibat langsung harus tegas sesuai dengan aturan yang berlaku, jangan saja hanya rekomendasi dikeluarkan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan, untuk menghindari bencana (TN/al)