Sekretaris Golkar Tegasi Bawaslu Harus Netral Tegakan Aturan Pengawasan

LUWU, TN- Dalam acara sosialisasi parisipatif untuk partai politik (Parpol) dan tokoh masyarakat serta insan pers kabupaten luwu sebagai peserta kegiatan yang diadakan oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Propinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di aula hotel belia, rabu (10/10).

Dalam sesi tanya jawab setelah beberapa peserta yang memberikan pertanyaan dan terjadi diskusi antara peserta dan pemateri (Bawaslu), terkait persoalan dan pelanggaran pemilihan umum yang sering terjadi disetiap momen pemilu yang akan diawasi nantinya dalam proses pemilu 2019.

Karena semakin hangat diskusi, waktu yang sudah disepakati untuk mengakhiri kegiatan pun tak terasa dilewati, sehingga ketua bawaslu kabupaten luwu Abdul Latif Idris,S.Ag sebagai moderator memberikan kesempatan terakhir buat sekretaris partai golkar kabupaten luwu Azhar M. To’putiri untuk memberikan pertanyaan

Diakhir sesi tanya jawab tersebut, ternyata selain ada unsur pertanyaan yang harus dijawab oleh pemmateri, Azhar juga memberikan kritikan terhadap pihak Bawaslu terkait pembiayaran yang sering dilakukan Bawaslu Kabupaten dengan sering terjadinya pelanggaran dalam tahapan pemilu yang dilakukan oleh sebagian kandidat atau calon peserta pemilu

“Jauh sebelum para caleg ditetapkan sebagai calon peserta pemilu 2019, melalui surat edaran ke parpol bawaslu melarang untuk brending foto calon dan nomor parpol di kendaraan dengan alasan melanggar aturan, sekarang saya lihat banyak caleg dari daerah lain brending mobilnya, bawaslu tidak menegur apalagi melarang”. Kata Azhar

Berarti interprestasi bawaslu saat ini patut kami pertanyakan, tegas Azhar. Bawaslu dalam hal ini sebagai penyelenggara pengawasan harus tegas dan memberikan kami kepastian untuk itu, tegas dalam hal ini kalau itu sebuah pelanggaran bawaslu harus tindak, kalau sebuah regulasi seperti apa, karena saya juga mau brending fuul mobil saya.

Amrayadi,SH yang juga sebagai pemateri langsung menanggapi maksud Azhar dengan santai. Amrayadi mengatakan sebelumnya kami masih berdasarkan UU no.8 tahun 2015, namun setelah ada regulasi yang baru ini diperbolehkan untuk brending tapi untuk kendaraan pribadi (Plat Hitam). Kalau brending di kendaraan Umum (Plat Kuning) itu dilarang. (TN/al)