Untuk Pengawasan Pemilu 2019, Bawaslu Sulsel Libatkan LSM dan Insan Pers

LUWU, TN- Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Propinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengadakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif di ruang aula hotel belia belopa hari ini, rabu (10/10). Dengan tema “Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Organisasi Masyarakat Sipil, Partai Politik Dan Media Massa se Kabupaten Luwu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019″.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memaksimalkan tugas dan fungsi penyelenggara dan pengawasan proses tahapan pemilu legislatif dan pilpres 2019 yang melibatkan langsung masyarakat, wartawan, parpol dan organisasi kemasyarakatan (LSM) untuk mengawasi dan mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.

Selain anggota bawaslu sulsel, Hasmaniar,S.Pi dan seorang pengacara Hisma Kahman,SH.MH.Lc sebagai pembawa materi kegiatan, Bupati Luwu H.Andi Mudzakkar juga diundang sebagai Pemateri tentang pencegahan pelanggaran pemilu.

Terlihat juga ketua bawaslu kabupaten luwu, Abdul Latif Idris,S.Ag sebagai moderator yang di dampingi oleh Zulkifli,ST.MM kasubag pengawasan bawaslu propinsi sebagai ketua panitia (ketupat) pelaksana kegiatan sosialisasi tersebut.

Mewakili ketua bawaslu propinsi sulsel, Amrayadi,SH dalam sambutannya mengatakan bawaslu menganggap penting keterlibatan semua unsur, seperti masyarakat, ormas sipil terutama media massa, karena tidaklah mungkin bawaslu yang hanya beberapa orang disetiap tingkatan mampu mengawasi seluruh tahapan dan seluruh penyelenggaraan.

Alasan yang paling rasional dan subyektif jumlah bawaslu sangat minim, ditingkat propinsi sulsel dapat jatah tujuh pimpinan, ditingkat kabupaten kota itu rata-rata tiga orang, terkecuali ada empat kabupaten seperti goa, wajo, bone dan makassar itu ada lima disana. Ungkap Amrayadi

Ditingkat kecamatan juga tiga orang, dan ditingkat kelurahan dan desa hanya satu orang yaitu PPL. Kami yakin dan percaya mata publik jauh lebih luas jangkauannya dibanding dengan pengawas itu sendiri, maksudnya keterbatasan jumlah personil yang tidak berbanding lurus dengan luas cakupan wilayah administrasi yang harus diawasinya.

Keterlibatan masyarakat sangat penting karena mewujudkan pengawasan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas, ajaknyasehingga mari kita sama-sama mengawasi baik penyelenggaranya maupun pengawasnya itu sendiri”. Tegas Amrayadi serta mengajak

Masyarakat berhak mengawasi bagaimana KPU menjalankan fungsinya sebagaimana juga Bawaslu menjalankan tugas dan fungsinya. Kami mengupayakan secara optimal dukungan dari lembaga pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu, makanya kami undang Bupati untuk memberikan harapan-harapan agar dapat membantu penyelenggaraan pemilu di masing-masing wilayahnya.

Bawaslu mendorong partisipasi masyarakat dan media massa dalam penyelenggaraan pengawasan pelanggaran pemilu, baik dari sisi pencegahan maupun dari sisi memberikan laporan terhadap adanya dugaan-dugaan pelanggaran, ada istilah lebih baik mencegah daripada mengobati. Katanya

Kalu regulasi sebelumnya, pendaftaran pemantau pemilu dilaksanakan oleh KPU disetiap daerah, dengan berlakunya UU No.7 tahun 2017 maka pemantau pemilu kemudian mendaftarkan diri kepada Bawaslu, bukan lagi kepada KPU. Jangka waktunya paling lambat tujuh hari sebelum pelaksanaan pemungutan sura.

Oleh karena itu kami mengajak kepada teman-teman yang punya lembaga yang jelas sumber pendanaan yang jelas sesuai dengan syarat-syarat yang ada agar kiranya dapat mendaftarkan lembaganya menjadi pemantau pemilu

Kami juga sangat berharap kepada teman-teman medi massa memberikan pemberitaan yang sangat konstruktif dan juga melakukan koreksi-koreksi terhadap penyelenggara pemilu, karena dunia jurnalis itu merupakan pilar yang ke-4 dari demokrasi. Kuncinya (TN/arif)