Diduga Anggaran BUMDES Fiktif, LSM Polisikan Pemerintah Desa

ACHMAD KHUSMAN: “Ternyata Bukan Cuman Persoalan BUMDES”

LARSEL, TN- Lembaga Swuadaya Masyarakat Gerakan Pemersatu Bangsa Republik Indonesia (LSM GPB-RI) Kabupaten Luwu adalah salah satu LSM dikabupaten luwu yang bergerak dibidang pelaporan tindak pidana korupsi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Ketua Tim Investigasi LSM GPB-RI, Achmad Khusman pada Teropong, selasa (25/9). Mengatakan bahwa sesuai hasil investigasinya pada proses pembangunan pemerintahan desa lak’loa kecamatan larompong selatan, banyak terjadi tindakan dugaan korupsi pada pemerintahan Desa tersebut.

Berdasarkan laporan masyarakat dan salah satu anggota BPD desa, katanya. Sehingga LSM-nya langsung turun cek dan kroscek kebenaran laporan dimaksud bersama Tim Inspektorat pada tanggal lima agustus tahap pertama dan tanggal 30 pemeriksaan tahap kedua dikantor desa lak’loa.

Saat kami dampingi Tim Inspektorat kabupaten saat memeriksa kinerja pemerintah desa lak’loa untuk tahun anggaran 2017 dan 2018 sesuai informasi dan laporan BPD bersama masyarakat, “ternyata bukan cuman persoalan BUMDES”. Kata Achmad sebagai ketua Tim Investigasi LSM

Namun ada empat kegiatan pemerintah desa yang diduga menabrak aturan dan terjadi tindak pidana korupsi. Sambung Achmad

“Yang pertama yaitu, terkait penyalahgunaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) oleh pemerintah desa lak’loa pada pelaksanaan pembangunan rabat beton di dusun Benteng, dimana pada kegiatan tersebut terjadi kekurangan Bobot pekerjaan”.

Sehingga pihak Inspektorat memerintahkan supaya diadakan perbaikan kembali di beberapa titik dalam dusun Benteng dimaksud. Ungkap Achmad

“Kemudian yang kedua mengenai rangkap jabatan kepala desa la’loa dan beberapa aparat desa lainnya, dimana kepala desa la’loa merangkap juga sebagai ketua pembangunan masjid agung desa”.

Selanjutnya terjadi dugaan penyalahgunaan dana masjid agung la’loa yang digelapkan oleh pengurus pembangunan masjid agung tersebut, sebesar Rp.111.698.400,-, saat Tim Inspektoran meminta LPJ kegiatan bendahara mesjid tersebut beralasan bahwa dana untuk pembangunan mesjid dimaksud telah dipinjam oleh sebagian masyarakat.

Adapun sejumlah nama yang sempat disebutkan saudara Asis selaku bendahara mesjid agung desa lak’loa termasuk kepala desa, yakni Sumardi sebesar Rp. 3.000.000,-, Asrianto Rp. 5.500.000,-, Muh.Nur Bambang Rp.500.000,-, Sinrang Rp.500.000,-

Kemudian Dana alias Olleng meminjam sebesar Rp.4.000.000,-, H.Edding Rp.500.000,-, P.Sudi Rp.1.500.000,-, Amri Rp.4.000.000,- dan yang terakir adalah kepala desa lak’loa sendiri Muh.Ali Sakti meminjam sebesar Rp.25.000.000,- rupiah.

Dengan total pinjaman keseluruhan sebanyak Rp.44.500.000,-, adapun kekurangan dari jumlah total dana pinjaman tersebut masih dipegang oleh bendahara masjid (Asis) menurut pengakuannya dihadapan Tim Inspektorat pada waktu itu. Ungkap Achmad

Dan poin yang keempat adalah dugaan penyalah gunaan dana BUMDES sebesar Rp.30.000.000,- dalam tahun anggaran 2017 kemarin yang sampai hari ini tidak jelas pengelolaannya (diduga fiktif).

Achmad juga mengatakan Asis juga selaku ketua BUMDES memberi keterangan pada Tim Inspektorat luwu bahwa dana tersebut telah dibelikan Pupuk untuk masyarakat, namun nama-nama masyarakat yang disebut oleh Asis dimintai keterangan dari Tim Inspektorat, mereka (masyarakat) menyangkal dan mengatakan bahwa keterangan Asis itu tidak benar.

Kemudian Asis mengalihkan keterangan lagi bahwa bukan membeli pupuk tapi memberikan dana tersebut secara tunai ke masyarakat sebesar Rp.3.000.000,- per orang. Setelah Tim Inspektorat meminta nama-nama tersebut untuk dimintai keterangan dimaksud, masyarakat juga mengakui bahwa tidak menerima dana yang dimaksud oleh Asis.

Beberapa poin hal tersebut diatas, sangat dipertanyakan oleh sejumlah elemen masyarakat desa la’loa, kata ketua tim investigasi LSM GPB-RI. Terutama pada hal pembentukan pengurus BUMDES dan pengurus masjid agung la’loa, tidak melalui hasil musyawarah, namun hanya ditunjuk langsung oleh kepala desa.

“Saudara Asis juga merangkap sebagai Kaur pembangunan desa la’loa, ketua PPK dan bendahara pembangunan mesjid agung la’loa, hingga menimbulkan pertanyaan dimasyarakat desa. Dan hasil dari investigasi bersama Tim Inspektorat ini kami akan tindak lanjuti ke pihak berwajib sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku”.

Kami sudah persiapkan data laporan awal, hari ini baru kasat reskrim polres luwu kami temui tadi di ruangan kanit tipikor dan sudah serahkan laporan awal, karena waktu yang tidak mengijinkan, mungkin rabu besok (26/9) baru kami kirim lampiran data laporan awal ini ke kapolda, kajari, kapolri, kajagung dan ke menteri desa.  Kuncinya (TN/al)