310 hektar Lahan HKM Potensi Konflik, Kinerja Penhut Luwu Dipertanyakan?

ANIS : “SK untuk mengelola lahan tersebut dari kementrian dan propinsi lebih dulu terbit daripada akte tanah dan surat jual beli”

LUWU, TN – Pemerintah desa toddopuli kecamatan bua kabupaten luwu mengadakan rapat bersama kelompok tani hutan produksi atau Hutan Kemasyarakatan (HKM) yang di hadiri pihak penyuluh kehutanan luwu dan pihak perhutsos Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Latimojong di kantor desa, Jum’at (7/09).

Dalam musyawarah tersebut kepala desa toddopuli, Anis mengatakan bahwa 310 hektar lahan tersebut adalah milik desa toddopuli sesuai dengan peta batas desa, dan yang berhak mengelola lahan tersebut adalah masyarakat desa toddopuli, bukan masyarakat dari desa lain.

Ini sesuai dengan petenjuk tehnis serta peraturan kementrian tentang hutan produksi atau hutan desa, tandasnya. Lahan tersebut terletak didusun “maindo” yang berbatasan dengan desa bukit harapan dan desa lengkong kecamatan bua.

Anis juga mempertanyakan adanya masyarakat dari luar desanya yang sudah mengelola lahan tersebut, sementara pemerintah desa toddopuli bersama kelompok taninya lagi menunggu Surat Keputusan (SK) dari kementrian kehutanan dan propinsi setelah adanya surat izin Pengelola Hutan Kemasyarakatan (PHK) dari kementrian di tahun 2014 lalu.

“Di tahun 2014 sudah ada surat izin PHK dari kementrian kehutanan berdasarkan permohonan kami melalui dinas kehutanan dan perkebunan (Hutbun) kabupaten pada waktu itu, tapi kami belum mengelola lokasi tersebut karena kami masih menunggu SK kami dari kementrian dan propinsi”.

Sekarang sudah ada SK dan kelompok sudah siap mengelola hutan desa dilahan tersebut, kata kepala desa. Eh kenapa sudah ada masyarakat dari desa lain yang masuk duluan berkebun dilahan itu dan mereka mengklaim lahan seluas 310 hektar secara keseluruhan itu milik mereka berdasarkan akte tanah dan bukti surat jual beli lahan tersebut yang sudah mereka ukur dan kapling, ungkap kepala desa.

Padahal mereka tidak paham kalau “SK untuk mengelola lahan tersebut dari kementrian dan propinsi lebih dulu terbit daripada akte tanah dan surat jual beli” yang mereka miliki sekarang. Ironisnya sebagian besar dari mereka sudah membayar kapling dilokasi itu dan ada juga yang melalui kesepakatan bagi hasil kepihak yang tidak bertanggung jawab, sambung pak desa.

“Dan Ini terjadi sudah tiga tahun lamanya mereka kelola dan berkebun di lahan itu, sehingga kami pemerintah desa bersama kelompok tani membuat musyawarah ini undang pihak terkait untuk dicarikan solusi atau jalan keluar. Jangan sampai terjadi perebutan lahan tersebut antara masyarakat dengan masyarakat maka ini akan berpotensi konflik”.

Yang jelas berdasarkan peta batas desa dan kedua SK tersebut, lahan 310 hektar itu masuk dalam wilayah desa toddopuli dan kami pemerintah desa membayar pajak tanah tersebut selama ini, Tegas kepala desa. Masa kami yang bayar pajak sementara hasil dari lahan tersebut dikelola dan dinikmati oleh masyarakat dari desa lain.

Saya curiga, kata kepala desa. Pada saat kami lagi menunggu SK selama dua tahun kemarin, disela waktu tersebut, ada pihak lain yang punya wewenang yang tidak bertanggung jawab telah merubah gambar dan titik kordinat lokasi tersebut, sehingga menjadi persoalan seperti ini.

Jadi saya sebagai pemerintah desa bersama kelompok tani hutan desa, berharap dengan hadirnya pihak Perhutsos KPH Latimojong dan Penyuluh kehutanan luwu sebagai perpanjang tangan dari dinas kehutanan propinsi dipertemuan ini, supaya dapat membantu kami berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juknis serta berdasarkan SK yang berlaku untuk mencari jalan keluar atau solusinya seperti apa persoalan ini, baik secara tehnis maupun secara administrasi. Harap kepala desa toddopuli

Rusydi M.,S.Hut staf perhutsos KPH Latimojong yang mewakili dalam pertemuan ini, membenarkan adanya SK pengelolaan dari kementrian kehutanan dan propinsi untuk desa toddopuli.

Terkait dengan persoalan ini, kata Rusydi. Benar-benar kami baru tau saat mendengar penjelasan langsung dari pak desa dipertemuan hari ini, itumi (luwu-red) kami dari PHK latimojong heran kenapa sampai saat ini belum ada kegiatan yang jalan di desa toddopuli, sementara kami didesak dari kementrian upayakan dalam tahun ini (2018) kegiatan hutan prodiksi didesa ini harus selesai.

Karena waktu yang mendesak, sambung Rusydi. Kita berdasarkan saja dari SK kementrian dan propinsi untuk tetap menjalankan kegiatan hutan produksi di desa toddopuli, terkait persoalan tadi nanti saya sampaikan pada pimpinan kami dan instansi terkait dengan hal ini untuk mencari solusi terbaik seperti apa nantinya. (TN/al)