Klarifikasi Sekaligus Penyerahan Upah Kerja BSPS Desa Tabbaja

SURIANTO,SH. : “Kami Pemerintah Desa Juga Secara Ikhlas Menjembatani Warga yang Layak Menerima Bantuan”.

KAMANRE, TN – Terkait pemberitaan dugaan pemotongan anggaran pada kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swuadaya (BSPS) luwu oleh LBH-TIPRI di media ini kemarin (27/8). Pengelola dan pengawas kegiatan mengklarifikasi informasi dan melakukan kegiatan penyerahan langsung upah kerja kepada masing-masing penerima manfaat BSPS di kantor PNPM-P desa Tabbaja kecamatan kamanre, selasa (28/8).

Selain dua puluh lima (25) penerima manfaat yang terlihat hadir, kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala bidang (Kabid) Perumahan DPKP Luwu Muslimin,ST, kepala desa tabbaja Surianto,SH., koordinator wilayah tiga BSPS luwu Ilham Gunawan, pihak Bank Mandiri M.Safru Fuadi, Tim Fasilitator Lapangan (TFL) Sabri Sabra dan Pimpinan LBH-TIPRI Aso Abdul Rahim,SH.

Dalam sambutan sekaligus membuka acara tersebut, Surianto,SH., sebagai kepala desa mengatakan pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas segala bantuan ke masyarakatnya melalui dinas atau instansi terkait, “Kami pemerintah desa sangat berterimakasih kepada pemerintah atas segala bantuan yang masuk ke desa tabbaja, terutama kegiatan BSPS ini kepada warga saya”.

“Kami pemerintah desa juga secara ikhlas menjembatani warga kami yang layak menerima bantuan ini”, kata Surianto dengan nada menyapa kepada penerima manfaat. Surianto juga menyampaikan kepada penerima manfaat supaya memanfaatkan bantuan sebaik-baiknya dan jangan terpengaruh dan melaporkan ke LSM apabila dalam proses kegiatan ada keterlambatan bahan.

“Saya minta dengan hormat kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan kapolo (luwu-red) yang menerima BSPS ini, kalau ada keterlambatan bahan matrial atau anggaran upah kerja, tolong jangan lagi ada yang lapor-lapor ke LSM atau wartawan, tapi kita tanyakan dulu sama saya sebagai kepala desa Ta’ (luwu-red) atau tanyakan langsung kepada pihak pengelola dan koordinator BSPS. Tegas Surianto

Dilain sisi pihak dinas DPKP luwu Muslim,ST menyayangkan terjadinya miskomunikasi antara penerima manfaat dengan pengelola dan LBH-TIPRI dalam kegiatan tersebut. Dalam sambutannya Muslim menjelaskan bahwa khusus kegiatan BSPS ini masih dalam proses sampai bulan oktober tahun ini (2018), sehingga penyaluran bahan juga agak terlambat.

Bapak-bapak dan ibu-ibu penerima manfaat juga perlu tahu bahwa bantuan ini masih dalam proses, kata Muslim. Butuh waktu untuk menyalurkan anggaran BSPS dari kementrian ke satuan kerja (satker) propinsi, kemudian masuk ke bank mandiri yang ditunjuk, kemudian dari bank mandiri masuk ke rekening toko yang sudah ada kerjasamanya.

Dari toko baru ke masyarakat penerima manfaat berupa bahan berdasarkan Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) yang sudah dibagi ke masing-masing penerima manfaat untuk dikroscek dalam daftar dimaksud, jadi penerima manfaat hanya menerima bantuan dalam bentuk bahan bukan uang, selain upah kerja sebesar Rp.2.500.000,-. Jadi dimohon kepada penerima manfaat untuk bersabar. Harapnya

Begitu juga koordinator BSPS wilayah tiga, Ilham Gunawan menjelaskan kepada penerima manfaat dan LBH-TIPRI kabupaten luwu, namun Ilham Gunawan lebih menegaskan pada proses penyaluran bantuan. “Kenapa Proses penyaluran BSPS seperti ini, jelas Ilham. Supaya bantuan ini tepat sasaran peruntukannya dan untuk mengantisipasi yang sering salah sasaran serta menjadi persoalan pada bantuan tahun-tahun yang lalu”.

Setelah penjelasan para pengelola masyarakat penerima manfaat terlihat mengangguk-angguk kepala bertanda mereka paham. Kemudian terlihat dari pihak bank mandiri M.Safru berdiri seraya mengambil tas bawaannya dan membuka beberapa ikat uang kertas diatas meja sambil melihat daftar nama-nama penerima manfaat, setelah dipersilahkan oleh Sabri Sabra sebagai “Mc” dalam acara tersebut.

M.Safru Fuadi dari bank mandiri, sebelum memanggil satu-persatu penerima manfaat untuk menyerahkan sejumlah uang tunai (upah kerja) secara langsung. M.Safru menambahkan sedikit keterangan kepada penerima manfaat, yaitu proses penyaluran bantuan dibagi menjadi dua tahapan sesuai hasil kesepakatan awal antara pihak satker propinsi dan pihak bank.

Sehingga uang tunai untuk upah kerja juga dikasih secara dua tahapan yakni tahap pertama sebesar Rp.1.250.000,- pada hari ini, kata M.Safru. Dan untuk tahap kedua akan dikasih secara langsung juga sebesar Rp.1.250.000,- pada saat pihak bank menerima copy-an laporan pertanggung jawaban (LPJ) dari pihak pengelola kegiatan sudah mencapai 50% pekerjaan. Kuncinya (TN-Aldi)